Lompat ke konten

Pengadilan India Larang Sekolah Islam di Negara Bagian Beroperasi, Kenapa?



Jakarta

Pengadilan India melarang sekolah-sekolah Islam untuk beroperasi. Putusan ini ditetapkan pada Jumat, 22 Maret 2024.

Mengutip dari Reuters pada Selasa (26/3/2024), Pengadilan Tinggi Allahabad telah membatalkan undang-undang tahun 2004 terkait madrasah di negara bagian Uttar Pradesh. Menurutnya, aturan tersebut melanggar nilai sekularisme India sehingga siswa madrasah diminta pindah ke sekolah konvensional.

“Pemerintah negara bagian juga harus memastikan anak-anak berusia antara 6 sampai 14 tahun masuk ke lembaga yang diakui negara,” bunyi putusan Hakim Subhash Vidyarthi dan Vivek Chaudhary.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Iftikhar Ahmed Javed selaku Kepala Dewan Pendidikan Madrasah di Uttar Pradesh menuturkan bahwa setidaknya ada 2,7 juta siswa dan 10 ribu guru di 26 madrasah di Uttar Pradesh yang terdampak pada putusan tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi Allahabad itu dikeluarkan berdasarkan banding yang diajukan oleh pengacara Anshuman Singh Rathore. Meski putusan ditetapkan jelang pemilihan umum (pemilu) di India, belum ada kepastian apakah hal tersebut berkaitan dengan politik atau tidak.

Walau demikian, sebagian pihak memprediksi Perdana Menteri Narendra Modi akan memenangkan pemilu. Modi berada di bawah payung Partai Baratiya Janata (BJP), sejak merebut kekuasaan 10 tahun lalu ia berusaha membawa agama Hindu ke garis depan kehidupan masyarakat India.

Tokoh-tokoh partai secara teratur juga mengutuk era pemerintahan Islam sebelumnya dengan mengecapnya sebagai masa ‘perbudakan’, seiring ada penindasan terhadap agama Hindu kala itu. Namun, muslim dan kelompok-kelompok HAM menuding beberapa anggota dan afiliasi BJP mempromosikan pidato kebencian dan main hakim terhadap Islam serta properti milik muslim.

Tetapi, Modi membantah adanya diskriminasi agama di India. BJP menilai, pemerintah memperbaiki kesalahan sejarah termasuk dengan meresmikan sebuah kuil Hindu yang berdiri di atas tanah bekas masjid abad le-16 yang dihancurkan pada 1992 silam.

Masih dari Reuters, tidak sedikit masyarakat Hindu yang percaya bahwa masjid tersebut dibangun di atas kuil yang dihancurkan di bawah penguasa Mughal Babur. Umat Hindu juga percaya lokasi tersebut merupakan tempat di mana Raja Ram lahir.

Juru bicara BJP Uttar Pradesh, Rakesh Tripathi, yang menjalankan pemerintahan negara bagian, mengatakan pihaknya tidak menentang madrasah dan sebaliknya. Sebaliknya, mereka justru prihatin dengan pendidikan siswa muslim di sana.

“Kami tidak menentang madrasah tetapi kami menentang praktik diskriminatif. Kami menentang pendanaan ilegal, dan pemerintah akan memutuskan tindakan lebih lanjut setelah melalui perintah pengadilan,” terangnya.

Kantor Modi belum memberikan komentar mengenai putusan pengadilan ini. Menurut Javed, putusan pengadilan berlaku untuk semua madrasah di Uttar Pradesh, baik yang didanai secara pribadi atau oleh pemerintah.

Javed menilai madrasah tidak mungkin ditutup dalam waktu dekat. Sejauh ini, pengadilan tidak memberikan batas waktu atas putusan tersebut.

Saat Januari lalu, pemerintah Uttar Pradesh juga menghentikan program pendanaan untuk madrasah, dan mengakibatkan 21.000 guru terpaksa menganggur.

Kondisi serupa juga terjadi di negara bagian Assam di timur laut. Ratusan madrasah di negara bagian ini diubah menjadi sekolah konvensional. Negara bagian tersebut juga dibawah pimpinan BJP.

Simak Video “Sekolah di Sudan Selatan Tutup Gegara Gelombang Panas Ekstrem
[Gambas:Video 20detik]
(aeb/lus)

source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.